TINJAUAN MENYELURUH PROSES BISNIS

1. Di bioskop, ada seorang pegawai yang biasanya bertanggungjawab untuk memberikan karcis dan menerima uang, sementara pegawai lainnya mengumpulkan karcis saat penonton memasuki bioskop. Apa alasan kegiatan ini?

Jawab : 
Alasan dari kegiatan di atas adalah agar dalam pembagian tugas internal ini dapat memberikan nialai efektifitas untuk semua pegawai yang bekerja di bioskop tersebut. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini mencegah seorang pegawai mengambil semua kendali terhadap semua kegiatan transaksi keuangan yang berlangsung di bioskop tersebut. Oleh karena itu, semua kegiatan yang merugikan perusahaan tersebut akan terbatasi karena pembagian tugas tersebut. Sehingga semua asset perusahaan yang ada dapat terjaga dengan baik dan tidak ad kegiatan pencurian uang atau aset lain perusahaan ini.

Bukan hanya itu, dengan adanya pembagian tugas tersebut membantu semua kegiatan dalam bioskop tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya kekacauan yang disebabkan oleh seorang pegawai yang memegang dua atau lebih tugas.




2. Banyak restoran yang menggunakan nota pesanan pelanggan yang telah diberi nomor terlebih dahulu. Setiap pelayan diberikan nota ini untuk menulis pesanan pelanggan. Pelayan diberitahukan untuk tidak membuang satupun nota pelanggan tersebut. Apabila terjadi kesalahan, mereka harus membatalkan nota tersebut dan menulis yang baru. Setiap hari, seluruh nota yang dibatalkan akan dikembalikan ke manajer. Bagaimanakah cara kebijakan ini dapat membantu restoran untuk mengendalikan penerimaan kasnya?

 Jawab :
Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut adalah untuk peningkatan kinerja para pegawai . Dan juga untuk memastikan bahwa nota yang telah dicatat dan diproses secara benar dan akurat, serta untuk melindungi pencatatan penerimaan kas di restoran tersebut. Oleh sebab itu didalam nota tersebut dicantumkan nomer atau angka supaya nota tersebut tidak salah atau lebih akurat.


3. Sebutkan siklus-siklus transaksi bisnis yang terjadi pada umumnya pada suatu organisasi. Dan tuliskan kegiatan bisnis yang umum dan dokumen sumber yang dihasilkan pada masing-masing siklus transaksi tersebut !



Jawab :

SIKLUS AKUNTANSI

Siklus Pendapatan
Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan2 tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai.

 

Siklus Pengeluaran
Tujuan siklus pengeluaran:
Memastikan bahwa semua barang atau jasa dipesan sesuai kebutuhan.
Menerima semua barang yg dipesan dan memastikan barang tsb dalam kondisi baik. Mengamankan barang hingga diperlukan.
Memastikan bahwa faktur berkaitan dg barang atau jasa sah dan benar. Mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran dan
pengeluaran kas dg cepat dan akurat. Mem-posting kewajiban dan pengeluaran kas pada rekening supplier yg tepat pada buku besar dan buku pembantu hutang. Memastikan bahwa semua pengeluaran kas sesuai dengan pengeluaran yg telah diotorisasi.
 

Siklus Produksi
Perancangan Produk (Aktivitas 1)
• Langkah pertama dalam siklus produksi adalah Perancangan produk.
• Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenugi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi.
Perencanaan dan Penjadwalan (aktivitas 2)
• Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan.
• Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi.
Operasi Produksi (Aktivitas 3)
• Computer-Integrated Manufacturing (CIM) adalah penggunaan berbagai bentuk TI dalam proses produksi, seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh kompute, untuk mengurangi biaya produksi.
• Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut ini dari operasi produksinya :
1. Bahan baku yang digunakan
2. Jam tenaga kerja yang digunakan
3. Operasi mesin yang dilakukan
4. Serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi
Akuntansi Biaya (Aktivitas 4)
• Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya.
• Apakah tiga tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya itu ?
1. Untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi
2. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk.
3. Mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan.
 

Siklus penggajian dan SDM
Aktivitas pertama dalam siklus manajemen sumber daya manusia / penggajian melibatkan pembaruan file induk penggajian untuk
mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian seperti: mempekerjakan orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, atau
perubahan dalam pengurangan diskresi. Merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bahwa semua perubahan penggajian dimaksudkan tepat pada waktunya dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya.
Aktivitas kedua dalam siklus manajemen sumber daya manusia / penggajian adalah memperbarui informasi mengenai tarif dan pemotongan pajak lainnya. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi.
 

Siklus Keuangan

Siklus Keuangan Terdiri dari :
-Jurnal Pemasukan.
- Jurnal Buku Besar.
-Neraca.
-Laporan L/R dll.

 

Sumber dari : www.Google.com

Flowchart siklus akuntansi keuangan

Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu  periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi, sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Apabila digambarkan, siklus akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut:

 


Siklus Keuangan Terdiri dari :
-Jurnal Pemasukan.
- Jurnal Buku Besar.
-Neraca.
-Laporan L/R dll.


sumber dari : http://joejoe.blogdetik.com

Nelayan Masih Diabaikan

Sejarah kejayaan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah bahari, karena sejak abad ke-5 jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa di perairan Nusantara, pelaut-pelaut negeri ini telah menguasai laut internasional dan tampil sebagai penjelajah samudra. Kronik China serta risalah-risalah musafir Arab dan Persia menorehkan catatan agung tentang tradisi besar kelautan nenek moyang bangsa Indonesia, (Dick, 2008). Kemegahan Majapahit dan Sriwijaya dalam armada lautnya telah mengentarkan semua bangsa yang akan masuk ke nusantara.

Cerita di atas sekarang hilang pelan–pelan di benak anak negeri ini seiring dengan kondisi laut yang semakin rusak dan kondisi masyarakat pesisir terutama nelayan yang dilingkupi kemiskinan, penderitaan dan keterbelakangan. Kompleksitas kemiskinan di nelayan mengakibatkan berbagai program dan kebijakan oleh pemerintah belum mampu mengentaskan kemiskinan dikalangan nelayan, bahkan kesan diabaikan masih sangat kuat.

Nasib nelayan masih menjadi perbicangan para elite dan kekayaan laut menjadi jarahan pembajak luar negeri, nelayan menjadi penonton. Kita bisa melihat data statistik menunjukan kerugian sekitar 1/2 (setengah) milyar dollar sampai 4 (empat) milyar dollar per tahun akibat pencurian ikan oleh orang asing . penduduk miskin menurut laporan BPS Tahun 1996 terdapat 22,5 juta orang miskin, Tahun 1998 79,5 juta orang (56,8 juta jiwa berada di pedesaan/baik pesisir ataupun desa daratan).

Sedangkan laporan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, penduduk miskin di indonesia mencapai 34,96 juta jiwa dan 63,47 persen % di antaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan. Tahun 2010 angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS terakhir mencapai 35 juta orang atau 13,33 persen dari jumlah penduduk yang mencapai sekitar 237 juta jiwa, sedangkan Bank Dunia melaporkan kemiskinan di Indonesia masih berkisar sekitar 100 juta. Data terbaru DKP menyebutkan, poverty headcount index (PHI) pada tahun 2006 sebesar 0,3214. Berarti, sekitar 32% dari 16,42 juta masyarakat pesisir di Indonesia berada dibawah garis kemiskinan. Melihat data ini ternyata kemiskinan di kalangan nelayan terus meningkat.
Ternyata kebijakan pengentasan kemiskinan mulai tahun 2006 sampai 2010 belum mampu mengurangi angka kemiskinan nelayan, bahkan semakin bertambah. Kemiskinan nelayan seiring dengan Nilai Tukar Nelayan yang sampai sekarang juga semakin mengenaskan. Kalau di petani ada Nilai tukar petani sekarang mulai menunjukkan kenaikan, di nelayan menunjukkan kemunduran. Menurut data DKP 2001 Jumlah seluruh KK nelayan tahun 1998 = 4 juta orang dengan pendapatan kotor per KK per tahun = Rp 4.750.000. Pendapatan kotor per KK per bulan = Rp 395.383.

Data statistik yang lain menunjukan bahwa upah riil harian yang diterima seorang buruh tani (termasuk buruh nelayan) hanya sebesar Rp. 30.449,- per hari. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan upah nominal harian seorang buruh bangunan biasa (tukang bukan mandor) Rp. 48.301,- per hari. Berdasarkan data Dirjen Perikanan Tangkap DKP, pada 2007 rata-rata pendapatan 2,7 juta nelayan kecil di Indonesia hanya sebesar Rp 445.000 per keluarga per bulan. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN tahun 2008 terdapat peningkatan, yaitu hingga Desember 2008 mencapai angka 103,9. Jumlah ini meningkat sebesar 1,04% dibandingkan pada awal tahun, bulan Januari 2008 yang hanya sebesar 99,7. Artinya, pada akhir tahun 2008, nelayan telah dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Meskipun di awal tahun mengalami ketekoran biaya hidup. Melihat kondisi ini memang miris sekali kondisi keluarga nelayan. Dengan pendapatan 445.000/bulan mana mungkin mereka berpikir akan pendidikan, kesehatan, untuk kebutuhan pangan saja tidak bisa makan 3 kali sehari.
  
Kebijakan negara dalam upaya mengentaskan nasib nelayan ternyata gagal sampai sekarang. Berbagai kajian menunjukkan kondisi ini, selain jumlah nelayan miskin yang terus bertambah seperti hasil temuan Muhammad Karim (IPB) kurun waktu tahun 2002-2004 mengenai pemberdayaan nelayan di Deli Serdang, Asahan, Karawang, dan Sukabumi menunjukkan bahwa strategi neoliberalisme ini banyak diaplikasikan sehingga mengalami kegagalan pada tingkat implementasi.
  
Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi nelayan dalam pelaksanaan kegiatan, keengganan mereka terlibat dalam program pemerintah dikarenakan programnya kadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Sebagai contoh program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan nelayan seperti Program Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Nelayan (SPBN), Pembangunan Kedai Pesisir, dan Program Penguatan Modal bagi masyarakat pesisir yang bekerjasama dengan lembaga keuangan tidak menunjukkan hasil yang signifikan meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil/tradisional pada umumnya. Menurut data KKP sampai dengan Mei Tahun 2008 telah terbangun 225 SPDN. Berapa milyar rupiah uang terbuang karena minimnya keterlibatan nelayan dalam penyusunan program yang benar – benar mereka butuhkan. Pemerintah seolah seperti Marxis yang menjadikan kapital atau uang sebagai sumber utama memobilisasi nelayan, padahal nelayan membutuhkan pendampingan untuk membangun harapan dan hari esok yang lebih baik.
  
Melihat nasib nelayan yang demikian menyedihkan sudah waktunya kita memposisikan nelayan menjadi warga negara yang terhormat dengan memberikan fasilitas dan berbagai kemudahan. Alangkah baiknya pemerintah meniru Jepang yang memberikan kredit murah dengan bunga 1 – 2 % per tahun sebagai modal usaha, kenyataannya sampai sekarag realisi KUR masih sangat rendah, beasiswa gratis bagi anak nelayan berprestasi agar bisa masuk perguruan tinggi, serta mengajak nelayan dalam upaya membuat berbagai kebijakan untuk kesejahteraan mereka. Seperti Jepang yang memberikan hak pengelolaan wilayah laut kepada nelayan tradisonal untuk meningkatkan kesejateraan mereka.
  
Dalam kehidupan berbangsa kita secara keseluruhan harus saling membantu. Tidak pantas apabila kekeyaan alam laut hanya mengalir kepada pemilik modal, nelayan juga membutuhkan. Kita perlu membantu kehidupan nelayan dan buruh nelayan yang secara historis tidak memiliki kemampuan teknologi untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak. Tetapi toh mereka sangat berjasa dalam menyediakan ikan bagi bangsa kita.
  
Membantu nelayan bermakna menjamin keberlangsungan kehidupan nelayan ditengah kondisi yang semakin sulit. Sekecil apapun bentuk bantuan kita akan sangat berarti bagi masa depan anak, istri dan keluarga nelayan. Marilah kita hormati pahlawan penyedia gizi protein nasional sebelum terlambat.

Revolusi PSSI

SEMARANG, KOMPAS.com — Nasib revolusi atau reformasi PSSI saat ini terancam gagal akibat semua orang merasa berjasa dalam penurunan Nurdin Halid sehingga merasa berhak mengatur badan sepak bola Indonesia itu.
Hal tersebut terkemuka dalam pembicaraan sejumlah penggiat sepak bola di Indonesia, Minggu siang  (5/6/2011) di Rumah Makan Anugrah Alam, Semarang, Jawa Tengah. Mereka membicarakan masa depan PSSI terkait adanya ancaman dikenai hukuman jika gagal melaksanakan kongres.
Apung Widadi dari ICW sekaligus koordinator Save Our Soccer (SOS)menyebutkan, reformasi PSSI bisa bernasib seperti reformasi politik 1998. "Saat ini semuanya merasa paling berjasa terhadap momentum penurunan Nurdin Halid. Jadi, semua merasa paling benar dan paling berhak bersuara dan mengatur," kata Apung.
Menurut Apung, sebenarnya ada isu yang lebih penting, misalnya tentang larangan penggunaan APBD dalam sepak bola. "Ini sebenarnya langkah yang bagus. Akan tetapi, justru yang digaungkan malah Kongres PSSI," kata Apung.
Pembicara lain, Ismangoen Notosaputo yang pernah aktif di sepak bola Jawa Tengah menyebutkan, sebaiknya PSSI tidak terlalu khawatir dengan hukuman FIFA. "Berdasarkan pengalaman, sanksi itu paling lama empat bulan. Kalau kepengurusan itu sudah diakui pemerintah, sanksi pasti dicabut," kata Ismangoen.
Ketua Pengcab PSSI Kota Semarang Yoyok Mardijo menyebutkan bahwa saat ini Komite Normalisasi (KN) sebaiknya juga berbicara tentang kompetisi dan pembinaan pemain muda. "Namun, saat ini KN malah hanya ngomong soal kongres," kata Yoyok.
Secara umum dalam sarasehan bertajuk "Meluruskan Kembali Arah Perjuangan Revolusi PSSI", para pembicara mengakui bahwa reformasi PSSI terancam gagal jika dalam tubuh KN tidak ada pembaruan, dan didominasi wajah lama yang merupakan kepanjangan tangan dari kelompok status quo.

MASALAH HAM di WARGA MISKIN

Seperempat Warga Kendal Miskin

ekitar 250.000 dari 1.150.000 atau kurang dari seperempat warga Kendal, Jawa Tengah, hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten Kendal berpikir keras untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.

Bupati Kendal Widya Kandi Susanti mengungkapkan hal ini di Kendal, Senin (21/2/2011). Salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan, menurut dia, dengan mempromosikan Kabupaten Kendal sehingga banyak investor yang masuk dan mau menanamkan modalnya.

”Saya akan jemput bola, di mana ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Kabupaten Kendal, saya langsung mendatanginya bersama instansi terkait,” kata Widya. Ia menegaskan, pihaknya sudah menemui beberapa investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Harapannya, para investor itu dapat segera membuat perusahaan di Kabupaten Kendal sehingga terbuka lapangan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja.

”Ada juga investor yang sudah tertarik untuk membuat PLTU di Patebon, Kendal,” tuturnya. Selain banyaknya warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 29.000 siswa  di Kabupaten Kendal juga memerlukan bantuan biaya sekolah.

Widya meminta masyarakat Kabupaten Kendal yang mempunyai rezeki lebih supaya bersedia membantu anak-anak yang kurang beruntung itu dengan cara menjadikan anak asuh.

”Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) supaya bisa mencarikan dana untuk mereka,” ujar Widya.

Ketua GNOTA Kabupaten Kendal Fallah mengaku pihaknya sudah melakukan penggalangan dana untuk siswa yang kurang mampu itu. Selain menggelar pentas seni amal, pengurus juga mendatangi rumah-rumah pengusaha Kendal.

”Hasilnya lumayan. Semoga bisa bermanfaat untuk siswa yang membutuhkan biaya sekolah,” kata Fallah.

Sumber : Kompas.com

Oleh : administrator ditjen HAM

Hak Asasi Manusia ( HAM )

Pada tahun 1215 penanda tanganan Magna Charta dianggap sebagai perlindungan hak asasi manusia yang pertama, dalam kenyataanya isinya hanya memuat perlindungan hak kaum bangsawan dan kaum Gerejani sehingga Magna Charta bukan merupakan awal dari sejarah hak hak asasi manusia.

Pada abad 18 perkembangan sejarah perlindungan hak-hak asasi manusia cukup pesat seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa Inggris, Perancis dan Amerika Serikat. Perjuangan rakyat di Negara- negara tersebut sangan luar biasa dalam menghadapi kesewenang-wenangan para penguasanya.
Pertumbuhan ajaran demokrasi menjadikan sejarah perlindungan hak asasi manusia memiliki kaitan erat dengan usaha pembentukan tatanan Negara hukum yang demokratis. Pembatasan kekuasaan para penguasa dalam undang-undang termasuk konstitusi, Pemimpin suatu Negara harus melindungi hak yang melekat secara kodrati pada individu yang menjadi rakyatnya.

Konvensi yang di tanda tangani oleh lima belas Dewan anggota Eropa di Roma, pada tanggal 4 Nopember 1950, mengakui pernyataan umum hak-hak asasi manusia yang diproklamasikan Sidang Umum PBB 10 Desember 1948, konvensi tersebut berisi antara lain, pertama hak setiap orang atas hidup dilindungi oleh undang-undang, kedua menghilangkan hak hidup orang tak bertentangan, dan ketiga hak setiap orang untuk tidak dikenakan siksaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat manusia.

Menurut Myres Mc Dougal, yang mengembangkn suatu pendekatan tehadap hak asasi manusia yang sarat nilai dan berorientasi pada kebijakan, berdasarkan pada nilai luhur perlindungan terhdap martabat manusia. Tuntutan pemenuhan hak asasi manusia berasal dari pertukaran nilai-nilai intenasional yang luas dasarnya. Nilai-nilai ini dimanifestasikan oleh tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan social, seperti rasa hormat, kekuasaan pencerahan, kesejahteraan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang dan kejujuran. Semua nilai ini bersama-sama mendukung dan disahkan oleh, nilai luhur martabat manusia.

Menurut piagam PBB pasal 68 pada tahun 1946 telah terbentuk Komisi Hak-hak Manusia ( Commission on Human Rights ) beranggota 18 orang. Komisi inilah yang pada akhirnya menghasilkan sebuah Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia
( Universal Declaration of Human Rights ) yang dinyatakan diterima baik oleh sidang Umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948.
Sedangkan di Indonesia Hak – hak Asasi Manusia, tercantum dalam UUD 45 yang tertuang dalam pembukaan, pasal-pasal dan penjelasan, Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sebagai konsekuensinya penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan peri keadilan.

Kesadaran dunia international untuk melahirkan DEklarasi Universal tahun 1948 di Paris, yang memuat salah satu tujuannya adalah menggalakkan dan mendorong penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan asasi bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahaswa atau agama (pasal 1). Pasal tersebut diperkuat oleh ketetapan bunyi pasal 55 dan pasal 56 tentang kerja sama Ekonomi dan Sosial International, yang mengakui hak-hak universal HAM dan ikrar bersama-sama Negara-negara anggota untuk kerja sama dengan PBB untuk tujuan tersebut. Organ-organ PBB yang lebih banyak berkiprah dalam memperjuangkan HAM di antaranya yang menonjol adalah Majelis Umum, Dewan ECOSOC, CHR, Komisi tentang Status Wanita, UNESCO dan ILO.

Hak Asasi Manusia merupakan suatu bentuk dari hikum alami bagi umat manusia, yakni terdapanya sejulah aturan yang dapat mendisiplinkan dan menilai tingkah laku kita. Konsep ini disarikan dari berbagai ideology dan filsafat, ajaran agama dan pandangan dunia, dan terlambang dengan negara-negara itu dalam suatu kode perilaku internasional. Dengan demikian, konsep hak asasi tidak lain adalah komitmen bangas-bangsa di dunia tentang pentingnya penghormatan terhadap sesamanya. Doktrin hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap hokum dan masyarkat internasional. Pengaruh tersebut secara khusu tampak dalam bidang :
1. Prinsip resiprositas versus tuntutan-tuntutan masyarkat,
2. Rakyat dan individu sebagai wrga masyarakat internasional
3. Hak-hak asasi manusia dan hak asasi orang asing.
4. Tehnik menciptakan standar hokum internasional.
5. Pengawasan internasional,
6. Pertanggungjwaban internasional, dan
7. Hukum perang.

Dalam perkembangannya hak hak asasi manuia diperlambat oleh sejumlah kekuatan yang menentangnya. Diantara kekuatan-kekuatan tersebut rezim pemerintahan yang otoriter dan struktur pemerintahan yang sewenang-wenang dan serba mencakup merupakan kekuatan penentang yang paling besar pengaruhnya terhadap laju perkembangan perlindungan hak-hak asasi manusia. Terdapat tiga masalah yang menghambat perkembangan hak-hak asasi manusia, yaitu :
1. Negara menjadi penjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Kedua merupakan bagian dari tatanan Negara modern yang sentrlistik dan birokratis.
3. Merujuk pada sejarah khas bangsa-bangsa barat, sosialis dan Negara-negar dunia ketiga.